Orator Sebut Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY, Mendagri Segera Kirim Surat ke Veronica Koman
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, bakal menyurati Veronica Koman, orator yang menyebut rezim Jokowi lebih parah dibandingkan rezim SBY ketika orasi di Rutan Cipinang saat memberikan dukungan untuk terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya segera akan kirim surat kepada dia untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi, apa maksud pernyataan itu,” katanya, seperti dikutip dari situs Kemendagri, Kamis (11/5/2017).
Sebelum mengirim surat, Mendagri terlebih dahulu mencari tahu identitas Veronica Koman. Dirinya langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui identitas dari sang orator tersebut.
"Saya dapat kiriman video tersebut dan beredar. Saya minta Dirjen Polpum menelisik video tersebut dan benar adanya dan dilacak siapa yang bersangkutan, ketemu," ucap Tjahjo.
Menurut dia, pemerintah sama sekali tak ingin mengintervensi masalah hukum soal vonis dan penahanan Ahok. Ia juga meminta publik menghormati putusan hukum tersebut, bukannya melemparkan pernyataan yang seolah-olah menyalahkan pemerintah
"Tuduhan ini soal hukum. Presiden sudah buat pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa intervensi masalah hukum. Hormati masalah hukum," tegasnya soal pendukung yang mengaitkan putusan hakim untuk Ahok dengan Jokowi.
Sementara itu, Veronica Koman, yang merupakan salah satu pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ketika dikonfirmasi kebenaran orasi dalam video tersebut, enggan memberikan komentar.
"Saya belum mau berkomentar dulu ya. Nanti pasti saya sampaikan. Tapi (tidak saat ini), nanti dulu ya saya enggak ada komentar," ujar Veronica.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, bakal menyurati Veronica Koman, orator yang menyebut rezim Jokowi lebih parah dibandingkan rezim SBY ketika orasi di Rutan Cipinang saat memberikan dukungan untuk terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya segera akan kirim surat kepada dia untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi, apa maksud pernyataan itu,” katanya, seperti dikutip dari situs Kemendagri, Kamis (11/5/2017).
Sebelum mengirim surat, Mendagri terlebih dahulu mencari tahu identitas Veronica Koman. Dirinya langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui identitas dari sang orator tersebut.
"Saya dapat kiriman video tersebut dan beredar. Saya minta Dirjen Polpum menelisik video tersebut dan benar adanya dan dilacak siapa yang bersangkutan, ketemu," ucap Tjahjo.
Menurut dia, pemerintah sama sekali tak ingin mengintervensi masalah hukum soal vonis dan penahanan Ahok. Ia juga meminta publik menghormati putusan hukum tersebut, bukannya melemparkan pernyataan yang seolah-olah menyalahkan pemerintah
"Tuduhan ini soal hukum. Presiden sudah buat pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa intervensi masalah hukum. Hormati masalah hukum," tegasnya soal pendukung yang mengaitkan putusan hakim untuk Ahok dengan Jokowi.
Sementara itu, Veronica Koman, yang merupakan salah satu pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ketika dikonfirmasi kebenaran orasi dalam video tersebut, enggan memberikan komentar.
"Saya belum mau berkomentar dulu ya. Nanti pasti saya sampaikan. Tapi (tidak saat ini), nanti dulu ya saya enggak ada komentar," ujar Veronica.
Komentar
Posting Komentar